Tag Archives: PNS

Bupati Kukuhkan Enam Pejabat Fungsional P2UPD


Bupati Sambas, dr. Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPh mengukuhkan enam pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Pengukuhan dilaksanakan di aula utama Kantor Bupati Sambas, (1/10). Pengukuhan disaksikan Wakil Bupati Sambas, DR Pabali Musa MAg, Sekda Sambas dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Sambas.

Bupati mengatakan pengukuhan P2UPD merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang pejabat fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya. “Peraturan Menpan ini akan nantinya berdampak pada penyesuaian terdadap SOPD Inspektorat Daerah Kab. Sambas, sebagai konsekwensinya, pejabat struktural eselon IV pada inspektorat akan di hapus dan disesuaikan menjadi pejabat fungsional P2UPD, “ujarnya.

Lanjut Juliarti menjelaskan enam pejabat fungsional P2UPD yang telah memenuhi syarat sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 830/1024/A.4/IJ tanggal 18 Juli 2012 perihal persetujuan atau penyesuaian Infasing dalam pejabat fungsional P2UPD. “bagi mereka yang tidak memenuhi syarat jadikanlah hal ini sebagai pemacu motipasi kerja, sebab di manapun kita bertugas tujuannya adalah sama yaitu mengabdi kepada bangsa dan Negara agar kita dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan baik, cepat, tepat dan akurat, “terangnya.

Mantan Kadis Kesehatan menegaskan kepada pejabat yang dilantik, laksanakan tugas dengan tanggung jawab dibarengi dengan tekat dan niat untuk tetap komitmen terhadap tugas dan tangung jawab masing-masing. “selain itu saudara harus memahami tupoksi secara cepat dan akurat dengan senantiasa menjaga dan mempertahankan integeritas dan loyalitas, “tuturnya.

Ia berharap tugas yang diberikan dapat menciptakan suasana yang harmonis antara atasan dan bawahan, sehingga terbangun iklim kerja yang kondusif dan menyenangkan. “bahwa tugas yang didelegasikan kepada saudara bukalah beban tetapi merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara optimal agar kerja organisasi dapat berjalan dengan baik, “ujarnya.

Penyampaian SPT Tahunan PNS

Bupati Sambas menghimbau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kab Sambas tertib menyampaikan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pegawai. Diinformasikan Kabag Humas PDE dan Sandi Setda Kab Sambas, Rusniardi SPd I dalam rilis resmi, Kamis (1/3) mengemukakan Bupati Sambas melalui Sekda Sambas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/11/Keu Tanggal 23 Februari 2012 perihal Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pegawai.

Surat edaran itu terang Mantan Camat Tangaran adalah tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang Nomor S-4/WPJ.13/KP. 0208/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Pembuatan Bukti Pemotongan Pph pasal 21 dan Pelaporan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi Pegawai.

“Untuk kepentingan pelaporan SPT Tahunan Pph pasal 21 Orang Pribadi Pegawai atas penerimaan gaji PNS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011, Bagian Keuangan Setda Kab Sambas telah menyiapkan Formulir 1721-A2 sebagai bukti pemotongan Pph pasal 21 bagi PNS dan Pejabat Negara untuk seluruh PNS daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas,” ujar dia.

Guna memudahkan pelayanan penyampaian Formulir 1721-A2 kepada masing-masing pegawai, Formulir 1721-A2 tersebut terang dia telah diupload pada sistem informasi bagian keuangan atau simbagkeu. Selanjutnya tambah Rusniardi formulir itu dapat diunduh dijaringan atau komputer Simbagkeu dengan alamat website http://www.keuangan.sambas.go.id  dan dapat dicetak masing-masing SKPD. “Selanjutnya itu disampaikan ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Sambas paling lambat 31 Maret 2012,” tutur dia.

Contoh formulir SPT :

Biodata Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

Suasana saat pelantikan Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH., di Aula Kantor Bupati Sambas, Jumat 10 Februari 2012

Suasana saat pelantikan Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH., di Aula Kantor Bupati Sambas, Jumat 10 Februari 2012

Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH., pada hari Jumat, 10 Februari 2012 tepat pukul 09.20 WIB dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas ini dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH., dan disaksikan oleh segenap undangan dari berbagai komponen, perangkat daerah baik dari Pemerintah Provinsi Kalbar, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat yang memenuhi ruang utama Aula Kantor Bupati Sambas. Acara yang turut disaksikan langsung oleh Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab Sambas ini berlangsung aman, lancar dan hikmad.

Dengan dilantiknya Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas mengucapkan selamat dan sukses. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menjalankan amanah dan tanggungjawabnya dengan baik.

Sebagai informasi umum, berikut biodata riwayat jabatan/pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas :

Note:

Sekretaris Daerah merupakan jabatan karir struktural tertinggi di daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, jabatan Sekretaris Daerah memiliki jenjang eselonering II/a, sedangkan di tingkat Provinsi, eselon Sekda Provinsi adalah I/b, setingkat di atas Sekda Kabupaten/Kota. Di tingkat Pusat, jabatan seperti Dirjen dan Wakil Menteri (Wamen) memiliki eselonering I/a.

Di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, jabatan Asisten Setda, Kepala Badan dan Kepala Dinas memiliki eselonering II/b, setingkat di bawah Sekretaris Daerah.

Apel Kesaktian Pancasila Di Mapolres Sambas

Monumen Pancasila Sakti

Monumen Pancasila Sakti

Sabtu, 1 Oktober, dijadwalkan Upacara hari kesaktian pancasila tahun 2011. Diinformasikan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Harijanto BA, Jum’at (30/9) Upacara digelar di Halaman Markas Polisi Resort Sambas.  “Dijadwalkan dipimpin langsung Bupati Sambas,” ujar dia.

Pelaksanaan Apel tersebut dijelaskan dia persiapannya cukup mendadak. Undangan pelaksanaan upacara untuk PNS di lingkungan Kantor Bupati Sambas saja dilakukan secara lisan. “Untuk pakaian, menggunakan seragam PDL, sedangkan Ormas mengenakan pakaian Ormas masing-masing,” tegas dia.

Dia menghimbau agar PNS dan undangan upacara lainnya dapat hadir tepat waktu. Jadwal pelaksanaan upacara ungkap dia mulai pukul 8 hari sabtu pagi. “Meski terkesan mendadak, kami harapkan para undangan dan peserta upacara dapat hadir tepat waktu,” pinta dia.

PNS Wajib Membuat KPE

 

Pegawai yang status kepegawaiannya telah PNS diwajibkan untuk membuat Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). Hal ini berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik ( KPE) ini melalui pendataan pengambilan photo dan sidik jari yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Badan Kepegawain Negara. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Humas, PDE dan Sandi Setda Kabupaten Sambas Zulkifli SP pada rilis resminya,Kamis(18/8)

Guna kesiapan dalam pelaksanaan pembuatan KPE tahap berikutnya kata Zulkifli ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. “Ada tiga jenis hal yang perlu menjadi perhatian bagi PNS yang belum membuat  KPE” ujarnya

Zulkifli mengatakan untuk kesiapan data dimohon untuk menyampaikan data-data PNS/CPNS yang belum membuat KPE (pengambilan photo dan sidik jari). Selanjutnya bagi PNS/CPNS yang belum memiliki Konversi NIP (NIP Baru) atau Konversi NIP nya masih terdapat kekeliruan, baik nama, tanggal lahir, TMPT CPNS atau jenis kelamin. Zulkifli mengatakan agar segera mengurus permintaan NIP Baru atau perbaikan Konversi NIP nya.  “PNS yang belum memiliki NIP Baru dan Konversi NIP nya masih terjadi kekeliruan serta pegawai yang masih berstatus CPNS belum diperkenankan untuk membuat KPE” ujarnya membacakan surat Nomor 800/840/BKD-D dari Badan Kepegawaian Daerah  Kab Sambas

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan PNS yang belum membuat KPE adalah bagi PNS Pindahan yang pada waktu pengisian Formulir Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) tidak melalui Pemerintah Kabupaten Sambas, maka Konversi NIP (NIP Baru) nya berada pada Wilayah Tugas asalnya, papar Zulkifli

 

Distribusikan 1061 Kartu Pegawai Elektronik

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sambas tidak lama lagi akan menerapkan penggunaan kartu pegawai negeri sipil elektronik. Diinformasikan Kabag Humas PDE dan Sandi Setda Kab Sambas, Zulkifli SP dalam rilis resmi Jum’at (24/6) sesuai surat BKD Sambas Nomor 800/661/BKD-D tanggal 14 Juni 2011 Perihal Distribusi KPE, dalam waktu dekat, KPE dimaksud akan segera didistribusikan ke PNS bersangkutan.

“Berdasarkan hasil pendataan yakni pemotoan dan pengambilan sidik jari dalam rangka pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan tahun 2010, telah terbit sebanyak seribu enam puluh satu kartu dari hasil jumlah pendataan sebanyak tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh pegawai atau empat belas koma enam puluh empat persen,” ujar Zulkifli.

Dijelaskan dia, BKD akan segera mendistribusikan kartu yang sudah jadi ke masing-masing PNS melalui SKPD badan, dinas, dan kantor dengan beberapa ketentuan. Pengambilan KPE dituturkan dia dapat dilakukan secara kolektif oleh pejabat atau Pegawai yang menangani aparatur atau pegawai yang ditunjuk dengan membawa surat pengantar dari kepala badan, dinas atau kepala kantor yang bersangkutan. “Karena nomor PIN kartu pegawai negeri sipil elektronik bersifat rahasia, maka bagi pegawai yang telah memiliki KPE, untuk pengambilannya dapat berhubungan langsung tanpa diwakilkan dengan PT Bank Kalbar Sambas guna mendapatkan nomor PIN dan buku tabungan,” jelas dia.